Dirman Kalau Saya Gubernur Saya Akan Larang Beras Impor Masuk Jateng

Dirman: Kalau Saya Gubernur, Saya Akan Larang Beras Impor Masuk Jateng

RMOL. Bakal calon gubernur Jawa Tengah (Jateng) Sudirman Said ikut berkomentar terkait kebijakan pemerintah impor beras 500 ribu ton.
Menurut eks menteri ESDM itu, kebijakan pemerintah telah menutup gerak para petani dalam menggenjot produksi padi. Ia berharap pemerintah daerah ikut mengkritisi kebijakan tersebut, apalagi di daerah Jateng menjadi salah satu lumbung beras nasional.
"Kalau saya Gubernur, saya akan larang beras impor masuk Jateng, karena itu akan mematikan ruang gerak petani Jateng," tegas pria yang akrab disapa Pak Dirman, seperti diberitakan KantorBeritaPolitik.com, Senin (15/1).
Dirman menambahkan, kebijakan impor bukan solusi tepat untuk menurunkan harga beras saat ini. Menurutnya, jika pemerintah tetap memilih impor beras, maka sama saja pemerintah hanya melakukan langkah instan untuk meredam tingginya harga beras.
"Itu bukan solusi. Itu hanya malas berpikir dan bekerja mencari jalan keluar. Kalau tidak mampu membantu meringankan, sekurang-kurangnya tidak menambah beban para petani. Impor beras itu menambah beban petani," cetusnya.
Lebih lanjut Dirman menilai selama ini provinsi Jateng mampu mencukupi kebutuhan berasnya sendiri.
Menurutnya ada data yang tidak sesuai antara kebutuhan masyarakat dengan stok beras Bulog. Ia berharap Bulog bisa memperbaiki kualitas beras agar masyarakat mau membelinya.
"Stok di Bulog juga kualitas berasnya harus disegarkan. Harus dicek dan diperbaiiki agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat mau membeli beras Bulog. Selera masyarakat meningkat sementara stok beras yang ada kualitasnya rendah," terang Dirman. [nes]

Ketua MPR Lima Fraksi Setujui LGBT dan Pernikahan Sejenis

Ketua MPR: Lima Fraksi Setujui LGBT dan Pernikahan Sejenis
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan mengungkapkan, saat ini sudah ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) berkembang di Indonesia. Namun Zulkifli enggan menyebutkan nama-nama partai politik yang fraksinya mendukung LGBT tersebut.
"Di DPR saat ini dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Saat ini sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT," kata Zulkifli di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Raya Sutorejo Nomor 59, Mulyorejo, Surabaya, Sabtu (20/1).
Zulkifli menjelaskan, situasi tersebut menunjukan di negeri ini masih terjadi kesenjangan politik. Kesenjangan politik tersebut dibuktikan dengan banyaknya keinginan masyarakat yang justru berlawanan dengan partai politik atau pun para anggota DPR, yang sejatinya mewakili suara rakyat.
"Saat ini masih terjadi juga kesenjangan politik. Kesenjangan politik seperti apa? Ya lihat saja masyarakat maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut.
Zulkifli melanjutkan, kesenjangan politik ini lah yang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus mampu diperbaiki. Apalagi di Indonesia sudah terjadi reformasi sejak 20 tahun lalu.
Dimana, reformasi tersebut merupakan bentuk koreksi dari apa yang dianggap penyimpangan terhadap cita-cita Indonesia merdeka. Cita-cita yang dimaksud adalah agar masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera.
"Bung Karno mengatakan, kita harus merdeka agar bisa bersatu. Kita harus bersatu agar bisa berdaulat. Kita harus berdaulat agar bisa berlaku adil. Kita hatus berlaku berlaku adil agar masyarakat Indonesia sejahtera," kata Zulkifli.

Ayam sayur konyol begini berani nantang FPI

Ayam sayur konyol begini berani nantang FPI ???
FPI Muslim terbesar Nusantara mulai dari :
Putra Tanah Rencong
Putra Melayu
Putra Minang
Putra Bugis
Putra Jawi
Putra Sunda
Putra Banten
Putra Betawi
Putra Madura
Putra Banten
Putra Lampung
Putra Basemah
Putra Bone
Putra Borneo
Putra Ambon Muslim
Putra Dayak Muslim
Putra Batak Muslim
Putra Papua Muslim
Dllllllllllllllll.....
Mereka hari ini bersatu bersama dalam barisan FPI jadi jaga mulut kalau bicara tentang FPI !
5 tahun sampai, 10 tahun kedepan insya Allah tidak ada desa yang tidak ada pengurus ranting atau jama'ah pendukung FPI ✊

MASIH SOAL NGATUR SPEAKER MASJID Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Kep D 101 1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Langgar dan Mushola

MASIH SOAL NGATUR SPEAKER MASJID !!!
Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola.
Instruksi Dirjen ini sebenarnya mandul tak pernah di laksanakan dan merupakan peraturan mubazir dan tidak penting dan ngawur seharusnya di cabut.
Karena dari dahulu juga tidak ada yang mensoal seberapa besaran volume suara Adzan, suara sholawatan, suara bacaan Qur'an, suara dzikiran, suara Yasinan, suara Ratiban dan suara takbiran di masjid atau mushola. Relatif lingkungan mayoritas muslim mahfum dan maklum.
Barulah ada dua tahun yang lalu warga Tanjung Balai, Sumatera Utara, bernama MEILIANA yang kebetulan Non-Muslim plus Non-Pri yang BERSIKAP INTOLERAN memprotes keras suara adzan.
Terjadi perdebatan antara jemaah masjid yang datang klarifikasi dengan Meiliana. “Lu, Lu yaa (sambil menunjuk ke arah jemaah masjid). Itu masjid bikin telinga awak pekak. Kalau ada pula jemaah minta berdoa, minta kakilah bujang, bukannya angkat tangan,” ucap Meiliana seperti diceritakan Harris Tua saat dijumpai Tempo di Masjid Al Maksun pada Kamis, 4 Agustus 2016.
Perdebatan yang terjadi di rumah Meiliana pada 29 Juli 2016 tersebut tidak berlangsung lama karena suami Meiliana, Lian Tui, hadir menjadi penengah dan meminta maaf kepada jemaah masjid. Namun suasana kembali tegang setelah Meiliana kembali berteriak dan marah saat adzan Isya. Sikap itu membuat masyarakat makin emosi.
Akhirnya singkat cerita pada Selasa, 21 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis kepada Meiliana, warga Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara satu tahun enam bulan penjara atas kasus penistaan agama.
Nah atas membela Meiliana dan manusia yang sejenis dia inilah kemudian Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola, mau di tegakkan.
Seharusnya di cabut. Jadi para pengurus Masjid dan Mushola siap-siap menghadapi Meiliana-Meiliana berikutnya yang akan PROTES suara adzan dengan alasan terlalu keras maka akan di lindungi oleh Instruksi Dirjen Bimas Islam tsb !

Saya salut dgn Pak Haji Prabowo beliau memang Ahli Strategi dgn menjadikan Sandiaga Uno sbg Cawapres

Saya salut dgn Pak Haji Prabowo, beliau memang Ahli Strategi dgn menjadikan Sandiaga Uno sbg Cawapres.
Sengaja Prabowo tidak menjadikan 'Ulama jg sbg Cawapres, Tapi menjadikan Sandiaga Uno sbg Cawapres krn beliau tidak mau membenturkan 'Ulama versus 'Ulama, Ustadz lawan Kyai.
Dimata Kyai Ma'ruf Amin sbg Cawapres kubu sebelah melihat sosok muda Sandiaga disayangi beliau.
2 Jum'at sebelum ini saya melihat sendiri Kyai Ma'ruf Amin Silaturahim bertemu dgn Bapak Mertua Sandiaga Uno di Masjid At Taqwa Jl.Sriwijaya Kebayoran Baru Jaksel, dan memang Kyai Ma'ruf Amin ada kedekatan khusus dgn Mertua Sandiaga sbg Tokoh Betawi yg Religius.
Kita sbg Muslim menghormati & menyayangi Kyai Ma'ruf Amin yg sudah Sepuh, Kasihan beliau sbg 'Ulama yg sudah Sepuh disuruh mendorong "Mobil yg Rusak " negeri ini.
Karena kita sayang & kasihan kpd Kyai Ma'ruf Amin biarkan beliau Fokus sbg 'Ulama yg mengayomi Ummat dgn tidak menjadikan beliau sbg Benser nya Pak Dhe.
Kita Fokus aja dgn Hajatan besar Bangsa ini utk GANTI PRESIDEN 2019.
Dengan menjadikan Pak Haji Prabowo & Bang Haji Sandiaga Uno sbg Pemimpin Baru Indonesia 2019..

Jokowi Ciganjur dan Hal Hal Yang Tak Terfikirkan

Jokowi, Ciganjur, dan Hal-Hal Yang Tak Terfikirkan
Sudah lama saya merenung dan bertanya-tanya, ada apa dengan Ciganjur koq daya gravitasinya masih cukup kuat.
Sudah sembilan tahun Gus Dur meninggalkan kita. Tapi Ciganjur tak ada matinya. Hilir mudik para politisi, tokoh lintas agama, dan masyarakat bawah tersedot ke sana.
Sore tadi ada tamu agung datang ke Ciganjur, Presiden Jokowi. Tentu ini bukan kunjungan pertama. Sudah berkali-kali Jokowi sowan ke Ciganjur.
Yang beda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, walau serba ringkas, sore tadi keluarga Ciganjur juga memfasilitasi pertemuan Presiden Jokowi dengan tokoh-tokoh Madura.
Ada banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan singkat sore tadi, dari soal-soal yang terfikirkan hingga hal-hal lain yang tak terfikirkan.
Jum'at, 7 September 2018
Salam,
Abdul Moqsith Ghazali

KETUA MUI SUMBAR MUNDUR DARI PNS IAIN KRN MENOLAK ISLAM NUSANTARA

KETUA MUI SUMBAR MUNDUR DARI PNS IAIN KRN MENOLAK ISLAM NUSANTARA
Konsisten Tolak Islam Nusantara, Ketua MUI Sumbar Pilih Mundur dari PNS

Selasa, 3 Zulhijjah 1439 H / 14 Agutus 2018 19:44 wib
1.895 views
PADANG (voa-islam.com) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar atau yang akrab disapa buya resmi mundur dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN dan dosen di IAIN Bukittinggi.
Kepada harianhaluan.com, Senin (13/8) buya mengatakan, ia melihat adanya gelagat dalam memaksakan konsep Islam Nusantara di lingkup pemerintahan.
"Mundurnya buya dari PNS bermula dari pelarangan cadar di IAIN Bukittinggi di tempat buya jadi dosen. Pelarangan itu dipaksakan oleh pihak kampus. Dan Kampus tetap bersikukuh walaupun telah dinyatakan keliru oleh Ombudsman,"ujar Buya.
"Ini sebenarnya masih terkait dengan gaya rezim memaksakan konsep Islam mereka yang sekarang terkenal dengan Islam Nusantara itu. Keberadaan buya di kampus dianggap sebagai pegawai yang tidak loyal dan dianggap tidak pantas berada dalam institusi tersebut," katanya.
"Melihat gelagat yang kurang baik tersebut, buya melihat setelah perjuangan yang panjang dan bukan hanya kasus ini saja semenjak dari Padang, akhirnya buya harus memilih untuk berada di dalam status kepegawaian atau keluar. Akhirnya buya putuskan minta berhenti,"ucapnya.
"Alhamdulillah keputusan itu setelah berbulan-bulan akhirnya datang juga dan menariknya, surat itu buya terima di hari Ketua Umum MUI (Cawapres) mendaftar ke KPU. Jadi itu untuk mengambil i’tibar saja, ternyata ada yang masuk dan ada pula yang keluar,"tuturnya.
Namun demikian, buya Gusrizal mengaku masih akan tetap menjalankan amanah sebagai ketua MUI Sumbar.
"Buya insya Allah bertahan sejauh kemampuan untuk satu periode yaitu sampai 2020. Setelah itu, buya berencana ingin fokus membina Surau Buya Gusrizal Gazahar di Bukittinggi,"katanya.
Dalam akunnya, Buya Gusrizal Gazahar mengunggah surat keputusan pengunduran dirinya jadi PNS, terhitung tanggal 1 Agustus 2018. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Agama, Ahmadi. [fq/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
Berita Dakwah Indonesia lainnya:
http://www.voa-islam.com/…/konsisten-tolak-islam-nusantara…/
Artikel ini dibagikan melalui aplikasi *Media Umat Islam*
Satu Aplikasi untuk Umat Islam : *Baca Berita, Streaming TV Islam, Streaming Radio Islam, Video Ceramah, Media Nasional, dll.*
Silahkan download di :
https://play.google.com/store/apps/details…

Tidak sepantasnya para pendukung AHOK memberikan dukungannya pada persidangan tgl 28 02 2017 kemarin dengan memutar musik dan berjoged ria

Tidak sepantasnya para pendukung AHOK memberikan dukungannya pada persidangan tgl 28-02-2017 kemarin dengan memutar musik dan berjoged ria.
Ini bukan sengketa lahan, atau sengketa pilkada. Delik yang diadukan adalah penistaan agama. Oleh umat Islam dalam hal ini diwakili oleh lembaga MUI menilai ucapan Ahok tersebut adalah penistaan terhadap Al Qur'an.
Bagaimanapun keputusannya dalam pengadilan nantinya, namun sungguh sikap memberi dukungan dalam bentuk berjoged ria utk perkara tersebut adalah sangat tidak pantas.
Seolah-olah mereka (pendukung AHOK) bersukaria atas penistaan agama Islam.

MENUNGGU HAK IMUN LAISKODAT Di dalam UU MD3 menyatakan ada hak imunitas

MENUNGGU HAK IMUN' LAISKODAT?
Di dalam UU MD3 menyatakan ada hak imunitas.
Politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat menunggu rekomendasi hasil investigasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. "MKD nanti yang menilai apakah saudara Viktor saat itu sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPR atau tidak," ujar Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, Rabu ini.
Pasalnya, di dalam Pasal 224 Ayat (1) dan (2) Undang-undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 tentang Hak Imunitas Anggota DPR disebutkan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan atas pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPR.
Olehkarena itu, MKD sedang menyelidiki dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Viktor. Jika nanti MKD menyatakan bahwa pada saat kejadian tersebut Viktor sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPR maka dapat dipastikan Viktor akan mendapatkan hak imunitas sehingga kasus Viktor yang diproses di Bareskrim dapat gugur.
Namun bila MKD menyatakan bahwa saat itu Viktor tidak sedang bertugas sebagai anggota DPR, proses hukum Viktor di Bareskrim dilanjutkan.
Berkenaan dengan itu, polisi telah memeriksa 30 saksi termasuk sejumlah ahli bahasa terkait pengusutan kasus Viktor. Pidato Viktor di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 1 Agustus 2017 yang lalu.
WacanaMetro
-----
*Ds Brenen Iswoyo
/ist//bbs

Sidratul muntaha Kebetulan sebentar lagi isra miraj Bisa buat materi ceramah hikmah isra miraj nih

Sidratul muntaha? Kebetulan sebentar lagi isra miraj. Bisa buat materi ceramah hikmah isra miraj nih...
Politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin menilai perbedaan tersebut menunjukkan bahwa visi misi pasangan Jokowi-Ma'ruf jauh lebih lengkap. Terlebih, Jokowi memiliki pengalaman yang baik dalam memimpin Indonesia.
"(Jokowi) Punya pengalaman yang komplit. Mimpi-mimpi beliau untuk membangun Indonesia lima tahun ini akan lebih dahsyat," kata Ngabalin saat dihubungi, Rabu (26/9).
"Coba Anda bayangkan, tiga tahun, empat tahun republik ini (dipimpin Jokowi), Indonesia sudah kayak seperti Sidratul Muntaha," tambahnya.