Sebentar lagi Natal akan tiba Coba simak tulisan di bawah ini Bentuk lain dari TOLERANSI indah nya saling mengingatkan takut lupa MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL

Sebentar lagi Natal akan tiba..
Coba simak tulisan di bawah ini
Bentuk lain dari TOLERANSI
indah nya saling mengingatkan ( takut lupa ) MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL .?
.
. .
.
. ⚪ Muslim: "Bagaimana natalmu? "
⚫ David: "Baik, kau tidak mengucapkan selamat natal padaku??" .
. . .
.
. ⚪ Muslim: "Tidak. Agama kami menghargai toleransi antar agama, termasuk agamamu. Tapi urusan ini, agama saya melarangnya..!!"
⚫ David: "Tapi kenapa?? Bukankah hanya sekedar kata2? Teman2 muslimku yg lain mengucapkannya padaku??" .
.
. . ⚪ Muslim: "Mungkin mereka belum mengetahuinya, David. Bisakah kau mengucapkan dua kalimat Syahadat?"
⚫ David: "Oh tidak, saya tidak bisa mengucapkannya... Itu akan mengganggu kepercayaan saya..!"
.
.
.
. ⚪ Muslim: "Kenapa?? Bukankah hanya kata2? Ayo, ucapkanlah..!!"
⚫ David: "Sekarang, saya mengerti.." .
. . .
.
. ♻ Inilah yg menyebabkan Buya Hamka memilih meninggalkan jabatan dunia sebagai Ketua MUI ketika didesak pemerintah utk mengucapkan "Selamat Natal" yang meskipun anggapan HANYA BERUPA kata2 keakraban/toleransi namun disisi Allah nilainya justru menunjukkan kerendahan aqidah seorang hamba yg tdk faham / tdk mau mengerti akan konsep ilmu agama yg disisi lain faham akan ilmu2 umum yg sifatnya tiada kekal, tak berimbas akan keselamatan akheratnya yg abadi. .
.
? In memoriam Buya Hamka. Bila Pesan ini bisa ditularkan ke yg lain, berarti kita sdh dak'wah kpd org bnyk. .
. .
.
? Selamatkan akidah saudara kita yg lain sbgmana kita ingin diselamatkan jika ada yg salah. Silakan disebarkan...
.
.
?lakumdinukum waliyadiin, Agamamu untuk agamamu dan Agamaku untuk agamaku (Qs.109 :6)
.
.
inilah toleransi dlm beragama yg sebenar-benarnya TOLERANSI

Gugatan Kepada BUNG Fahri Hamzah 1 Banyak kritik KPK kurang sigap kritik Polri dan Kejaksaan

Gugatan Kepada BUNG Fahri Hamzah
1. Banyak kritik KPK, kurang sigap kritik Polri dan Kejaksaan. Padahal dua lembaga ini juga melakukan penyelidikan mengenai kasus korupsi tapi hasilnya sangat mengecewakan. Bahkan Polri dan Kejaksaan seperti tak serius melakukan pengusutan, penyelidikan, hingga pencegahan korupsi. Sebagai contoh, Polri seperti tak serius mengusut kasus kasus korupsi penjualan kondensat SKK Migas, Honggo Wendratno dengan kerugian negara 35 Triliun dan kasus-kasus yang lain. Contoh lain, Polri melakukan pengusutan dan penetapan tersangka kasus korupsi di Maros hingga kini tak kunjung ada akhirnya. Sehingga ini seperti mengusut korupsi "titipan" seperti yang diungkapkan oleh aktivis.
2. Kasus UU MD3 terkait Pasal 73,
Pasal 122 huruf K dan Pasal 245. Dimana dalam pasal tersebut anggota DPR seperti memiliki kekuatan super power untuk memanggil orang dan atau lembaga untuk dilakukan pemeriksaan hingga melibatkan Polri dalam pemanggilan secara paksa, bahkan sampai bisa melakukan penahanan. Oleh karenanya, Anggota DPR itu seperti anti kritik dimana ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 huruf E ayat 3 "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
3. Kasus Novel Baswedan. Sudah 10 bulan belum ada titik terang. Bahkan, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus Novel hanya sekedar wacana. Sebelumnya, Polri menangkap terduga pelaku tapi pada akhirnya dilepaskan karena tidak cukup bukti. Kemudian disebar sketsa wajah pelaku, tapi hingga kini pun tak ada kejelasan.
4. Partai politik dan prilaku politik yang mulai aneh. Mulai dari Ketua Partai dan petinggi partai berbondong-bondong pengen jadi Calon Wakil Presiden (Cawapres)-nya Pak Jokowi. Ini aneh karena sebagai seorang petinggi partai politik kok tidak ngotot maju sebagai Calon Presiden (Capres). Saya saja yang hanya mahasiswa Pasca di UNM Makassar INGIN MENDEKLARASIKAN DIRI MAJU SEBAGAI CAPRES. Bukankah itu dilindungi undang undang. Entah didukung atau tidak, biarkan rakyat menilai. Terpenting saya tidak merengek-rengek karena saya serius ingin maju. Contoh lain, ada satu partai politik di Sulsel merekomendasikan si A tapi siap memenangkan si B dan si C. Aneh kan Bung. Mana lagi wacana dari petinggi Polri untuk menjadi Plt gubernur.
5. Kesiapan Bung Fahri maju Capres. Katanya Bung Fahri mau pensiun, bagi saya ini tidak aneh karena kan Bung sudah periode di DPR. Sehingga sudah tidak bisa maju lagi maju pada periode ketiga sebab itu diatur dalam Undang Undang. Kupikir, Bung Fahri mesti maju sebagai Capres. Kan sudah tahu tuh apa yang mesti dilakukan ketika menjadi bagian dari eksekutif di pemerintahan. Jadi jangan malu-malu, masa kalah saya sama saya yang sudah mendeklarasikan diri maju Capres. Apalagi dalam survei terbaru Median tertanggal 1-9 Februari, Bung Fahri masuk dalam urutan ke-9 sebagai Capres yang diperhitungkan.

Pidato Kemiskinan Jokowi Tak Sesuai Data BPS

Pidato 'Kemiskinan' Jokowi Tak Sesuai Data BPS!
POLITIK JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 14:49:00 WIB |LAPORAN: WIDYA VICTORIA
RMOL. Pidato Jokowi sidang tahunan di MPR/DPR RI soal kemiskinan menurun dikritik tak sesuai data Badan Pusat Statistik
Mengacu data BPS justru menunjukkan kemiskinan di Indonesia makin parah dan melebar. Hal ini tercatat masing-masing 1,83 di Maret 2017 dibanding realisasi September 2016 yang sebesar 1, 74 dan 0, 44, jumlah penduduk miskin sebanyak 27, 77 juta dengan persentase 10, 64 persen.
"Artinya yang keberhasilan yang disampaikan J okowi jelas dibantah oleh BPS dan publik berharap Jokowi tidak melakukan pembenaran dari fakta yang ada," tegas
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha dalam rilis tertulis yang diterima redaksi, Jumat (18/8).
Panji menekankan, seharusnya Jokowi lebih terbuka kepada rakyat dan jangan hanya soal angka-angka semata, akan tetapi realitas di lapangan. Banyak masyarakat di desa dan kota mengaku kesulitan faktor ekonomi yang mengakibatkan daya beli masyarakat turun. Hal itu dinilainya jelas berbanding lurus dengan keadaan realitas publik yang disebabkan kebijakan Jokowi tak pro rakyat seperti mencabut subsidi BBM, listrik dan menaikjan pajak berimbas pada perekonomian rakyat.
"Justru momentum pidato Jokowi tersebut haruslah dimanfaatkan dengan baik, mengenai persoalan-persoalan yang belum bisa diatasi pemerintahan dan juga momentum Jokowi untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena belum mampu mengentaskan kemiskinan sesuai janji-janji kampanye terdahulu," tutup Panji.[wid]

REZIM HIANAT Ternyata Divestasi 51 Belum Jelas DPR Sesalkan Pencitraan Pemerintah Soal Divestasi Freeport

REZIM HIANAT...!!!???
[Ternyata Divestasi 51% Belum Jelas]
DPR Sesalkan Pencitraan Pemerintah Soal Divestasi Freeport
Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagiaan mengatakan, pada mulanya dia sempat senang ketika mendengar kabar bahwa PT Freeport Indonesia sepakat untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen.
"Mengenai divestasi 51 persen ini tadinya kita udah senang. Saya pikir masyarakat mayoritas senang karena presiden Jokowi mengatakan baru kali ini PT Freeport divestasi 51 persen sudah 40 tahun, jadi ini prestasi luar biasa. Kita senang juga mendengarnya sudah ada kemajuan," terang Politikus Gerindra itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (10/10/2017).
*Namun demikian, sambung dia, rasa senang itu menjadi buyar saat tahu kesepakatan tersebut mengalami ketidakjelasan, terlebih setelah beredarnya surat penolakan Freeport atas skema divestasi 51 persen sahamnya yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.*
Selengkapnya:
http://teropongsenayan.com/72497-dpr-sesalkan-pencitraan-pe…
=============
Dapatkan update berita seputar dinamika politik di Indonesia via:
- BBM Teropongsenayan 5A6E376C
- Download Aplikasi Berita TeropongSenayan di: http://bit.ly/1TExPz9
- Group Whatsapp #9: https://chat.whatsapp.com/DLn5nEliW0RE8HLNDWKvP2

HOAK MINTA KELUARKAN MAHASISWA UI DAN BERUCAP KEPADA MAHASISWA UI DENGAN TIDAK CUKUP HANYA MEMINTA MAAF

HOAK MINTA KELUARKAN MAHASISWA UI DAN BERUCAP KEPADA MAHASISWA UI DENGAN TIDAK CUKUP HANYA MEMINTA MAAF ..!!
maka Umat islam dengan tegas TIDAK CUKUP DENGAN MINTA MAAF jika mahasiswa ui pembuat video di tolak hoak
APA CUKUP Hanya Minta Maaf? Saat Kasus Video UI Ahok Minta Mahasiswa UI Dikeluarkan, tak Cukup Maaf
[portalpiyungan.com] JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkannya setelah tersebar video pidato Ahok dihadapan warga Kepulauan Seribu yang melecehkan Al-Quran "Dibodohin pake surat Al Maidah 51".
Setelah protes Umat Islam dan para Ulama meluas setanah air dan secara resmi Ahok dilaporkan ke Bareskrim atas penistaan agama, Ahok lalu minta maaf dan minta urusan ini tidak dilanjutkan lagi.
"Saya minta maaf atas kegaduhan ini. Saya pikir komentar ini jangan dilanjutkan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ahok, seperti dilansir KOMPAS, Senin (10/10/2016).
Link: http://megapolitan.kompas.com/…/ahok.minta.maaf.kepada.umat…
APAKAH SELESAI DENGAN PERMINTAAN MAAF???
Masih ingat saat Mahasiswa UI membuat video dan diunggah di Youtube yang menolak Ahok?
Apa reaksi Ahok saat itu? Ahok menyatakan tak cukup minta maaf tapi harus dikeluarkan dari UI.
Boby Febry Krisdiyanto, mahasiswa UI itu akhirnya minta maaf. Namun Ahok menyatakan permintaan maaf tersebut tidak serta merta menyelesaikan masalah. Menurut Ahok sikap rasis yang ditunjukkan dalam video tak selesai hanya dengan surat permintaan bermaterai.
"Saya tidak berhak campuri urusan UI. Itu kembali ke putusan UI. Karena itu haknya UI. Tapi kalau saya sebagai warga negara, saya keberatan. Orang sudah rasis begitu, menjual nama UI, lalu hanya minta
maaf, pakai materai, lalu selesai?" kata Ahok.
Ahok minta mahasiswa UI itu di-DO alias dikeluarkan dari UI.
"Kalau saya, saya pecat dari mahasiswa. Karena gak guna, mahasiswa disekolahin. Karena UI ini dibayar oleh APBN. Jadi kalau kamu lulusan dari PTN, kamu harus sadar, kamu lulus dibayar oleh uang rakyat,” kata Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Link: http://poskotanews.com/…/ahok-keberatan-mahasiswa-ui-hanya…/
Tak hanya itu, Ahok minta mahasiswa itu pindah ke Timur Tengah.
"Harusnya dia dikeluarkan, bila perlu dia pindah ke Timur Tengah," kata Ahok saat itu. (KOMPAS)
Link: http://megapolitan.kompas.com/…/ahok.imbau.mahasiswa.ui.pem…
JADI, KALAU AHOK YANG SUDAH BIKIN RESAH MASYARAKAT TERUTAMA UMAT ISLAM YANG TELAH MENEBAR SARA, PAKAI PAKAIAN DINAS, PAKAI FASILITAS DAN DIBIAYAI DARI UANG NEGARA (UANG RAKYAT)...
APAKAH SELESAI HANYA DENGAN MINTA MAAF????
Kalau seperti yang diminta Ahok bahwa tak cukup Mahasiswa UI minta maaf (bahkan minta maafnya sudah pakai surat tertulis bermaterei) tapi harus dikeluarkan dari UI dan diusir ke Timur Tengah....
MAKA HUKUMAN APA YANG LAYAK UNTUK AHOK YANG TELAH MERESAHKAN UMAT ISLAM SE TANAH AIR DENGAN PENISTAAN ATAS KITAB SUCI AL-QURAN?
DIUSIR DARI JAKARTA??? DARI INDONESIA???

SINGA MELAWAN BUAYA DI TENGAH RAWA Oleh Laba laba beracun Mungkin itulah perumpamaan yang tepat atas perseteruan Erdogan dan Trump

SINGA MELAWAN BUAYA DI TENGAH RAWA.
Oleh : Laba laba beracun
Mungkin itulah perumpamaan yang tepat atas perseteruan Erdogan dan Trump. Kenapa saya pilih perumpamaan itu??? Ini alasannya.. :
Kita ketahui bersama bahwa Erdogan adalah salah satu sosok pemimpin yang dikagumi banyak orang karena keberaniannya. Namun kali ini, keberanian Erdogan justru semakin memperparah KRISIS EKONOMI TURKI.
Ancaman Erdogan untuk terus melawan perang dagang dengan Amerika membuat nilai tukar Lira sebagai mata uang Turki semakin anjlok. Alhasil, saat ini Turki tersudut dalam kondisi yang sulit.
Apakah keberanian Erdogan adalah sebuah kesalahan???
Penilaian saya, TIDAK. Keberanian Erdogan bukan sebuah kesalahan. Secara personal Erdogan adalah sosok pemimpin yang berani dan saya pun mengagumi keberaniannya.
Namun keberanian Erdogan ini tidak ditopang oleh SISTEM PEMERINTAHAN YANG TEPAT. Sejak runtuhnya sistem KHILAFAH pada tahun 1924 silam, Turki menyatakan diri sebagai Negara Sekuler.
Hal ini tentu saja membuat Turki mengadopsi aturan-aturan sekuler yang tidak disadari merupakan sebuah perangkap yang tidak akan pernah membuat Turki bisa kembali berdiri tegak selama Turki masih menerapkan SISTEM SEKULER tersebut.
Turki sebagai Negara berbasis Islam bahkan tercatat dalam sejarah pernah menjadi negara Adidaya dengan sistem KHILAFAH tentu saja sangat tidak mungkin akan mampu berdiri tegak dengan sistem SEKULER. Bukan hanya Turki tetapi seluruh Negeri yang berbasis Islam tidak akan mungkin mampu berdiri tegak dan berjaya dengan menerapkan sistem SEKULER.
Kesimpulannya :
Habitat bagi Singa adalah Darat, sehebat dan sekuat apapun Singa, ia tak akan berdaya jika melawan Buaya di tengah-tengah rawa.
Sistem yang TEPAT bagi negara-negara berbasis ISLAM adalah KHILAFAH, karena sistem SEKULER bertentangan dengan prinsip dasar ISLAM yang tidak memisahkan urusan negara dengan keterikatan pada hukum-hukum Allah.
Sehebat apapun pemimpin Negara yang berbasis Islam, seberani apapun ia dalam melawan orang-orang yang mendzalimi negeri-negeri muslim, selama negara tersebut tetap menggunakan sistem yang bukan merupakan "HABITAT" yang tepat baginya, ia tak akan berdaya.
Karena itu marilah sama-sama berjuang untuk mengembalikan sistem pemerintahan Islam, yaitu KHILAFAH yang akan mempersatukan negeri-negeri kaum Muslimin untuk melawan kedzaliman negara-negara kafir agar Islam kembali berjaya di atas muka bumi ini.
Karena kita bukan hanya membutuhkan PEMIMPIN MUSLIM YANG HEBAT tetapi juga membutuhkan SISTEM YANG TEPAT, yaitu KHILAFAH.
#KhilafahSolusiUmat
#KhilafahSatukanUmat
#KhilafahSistemIslam
#KhilafahAjaranIslam

Tak semua yang dilakukan pemerintahan Pabak Ir Jokowi buruk yang baik banyak

Tak semua yang dilakukan pemerintahan Pabak Ir. Jokowi buruk, yang baik banyak. Sama seperti pemerintah sebelumnya pastilah ada kekurangan yang perlu dikritisi. Banyak juga yang baik yang harus diapresiasi.
Tak semua dalam diri Bapak Probowo buruk, banyak yang baik. Sebagai manusia biasa pasti ada kesalahan (mungkin) tapi juga banyak hal baik yang perlu diapresiasi.
Namun yang terjadi sangatlah disayangkan ketika Bapak Jokowi dan Probowo saling menghormati tapi tidak untuk beberapa pendukungnya.
Mencari cari keburukan paslon lain tanpa memperhatikan kemanusian yang adil dan beradap, contoh 'Jokowi plonga plongo, 'Prabowo mimpin rumah tangga saja gak bisa apalagi mimpin negara'.
Ayolah kawaaan2 mikir sitik ae diimbangi karo hati yang bersih.
Kita sedang cari pemimpin negeri ini bung, bukan cari kejelekan orang lain.
Setiap orang wajib memilih tapi tak seorangpun punya hak membuli pilihan orang lain.
Aneh rasannya bila kedua belah pihak saling mencela, sebab dulu keduanya pernah bersatu mengusung pasangan capres dan cawapres. Kok seperti ketika pacaran diapik2 lakok pas putus lakok dielek2 (pacarannya anak labil).
Mengkritik dengan data tanpa celaan
Mendukung dengan data tanpa pencitraan.
Cobak kita mulai berdamai dengan diri untuk tidak saling panas2an dengan meme yang menimbulkan kejengkelan pendukung pasangan lain.
Mengkritik dengan cerdas membela dengan santun.
Bapak Jokowi orang baik begitu juga Bapak Prabowo hanya saja mereka harus merebutan suara rakyat. Mereka tidak saling bermusuhan.
Jangan sia2kan hidup kita dengan mendukung salah satu kemudian mengejek lainnya.
Apakah kita dibayar bila sukses mencela paslon lain?
Jadi
Sangat sia2
Bahkan orang akan semakin antipati pada pilihan kita ketika kita terus2an mengejek paslon lain bukan karena gak suka dengan paslonnya tapi dengan pendukungnya.
Hanya mencoba menjadi sebijak mungkin di tengah2 banyak pihak yang hilang kebijaksaannya karena keberpihakan.
By
Slombat 21 Agustus 2018.

http www merdeka com pemerintah diminta pertimbangkan g

http://www.merdeka.com/…/pemerintah-diminta-pertimbangkan-g…
Pemerintah diminta Pertimbangkan Grasi Merry sebelum dieksekusi
Merdeka.com - Kuasa hukum terpidana mati Merry Utami mengecam pemerintah yang memasukkan nama kliennya dalam daftar eksekusi mati tahap tiga. Padahal, saat ini Merry Utami sedang mengajukan grasi ke Pengadilan Negeri Tangerang pada Selasa 26 Juli 2016.
Perwakilan dari LBH Masyarakat, Arinta Dea mengatakan, pemerintah tidak hanya melanggar hak seseorang terpidana tetap memasukkan Merri ke dalam rencana eksekusi terpidana mati gelombang ketiga. Namun juga melakukan pembangkangan terhadap konstitusi dan hukum internasional.
"Dalam konvensi hak sipil dan politik menyatakan bahwa seseorang yang dihukum mati harus memiliki hak untuk mengajukan permintaan maaf atau komukasi atas hukumannya. Sistem hukum Indonesia memfasilitasi hak ini," kata Arinta, Rabu (27/7).
Selain itu, Arinta mengemukakan pemerintah tidak boleh menutup mata pada kerentanan perempuan yang menjadi kurir narkotika. Ia menyebut, kasus Marry Jane seharusnya cukup memberikan pelajaran bahwa perempuan dan buruh migran sangat rentan dieksploitasi jaringan narkotika internasional.
"Modus ini akan terus berulang, jaringan peredaran narkotika akan mudah mencari pengganti perempuan-perempuan yang ditangakap dan dieksekusi. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada perempuan-perempuan korban manipulasi ini tidak berdampak pada berkurangnya peredaran narkotika," ujarnya.
Selama ini, Arinta mengatakan, adanya penyiksaan secara fisik dan psikologis yang dialami kliennya. Indikasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum.
"Selama pemeriksaan hukum, Merry mendapat kekerasan fisik berupa pemukulan hingga mengalami gangguan penglihatan," jelas Arinta.
Selain itu, kliennya mendapatkan pelecehan seksual. Tak hanya itu, selama proses penyidikan Merry tidak mendapat bantuan hukum yang memadai.
"Penyiksaan fisik dan seksual ini menjadi indikasi pemeritah tidak dapat menjamin tegaknya aturan hukum," kata dia.
Merry Utami ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena membawa 1,1 kilogram heroin dan divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2003. Merry termasuk dari empat belas terpidana mati peserta eksekusi tahap tiga yang akan dilaksanakan di lapangan tembak Tunggal Panaluan Pulau Nusakambangan Cilacap.

Survey LSI itu punya dua tujuan saja Survey LSI yang menyebut paslon Jokowi Maaruf aman karena dipilih lebih dari 50 responden itu sebenarnya punya dua tujuan

Survey LSI itu punya dua tujuan saja;
Survey LSI yang menyebut paslon Jokowi-Maaruf aman karena dipilih lebih dari 50% responden itu sebenarnya punya dua tujuan.
1) Memberikan landasan empiris untuk tetap menempatkan dominasi Jokowi. Ini untuk mendongkrak pencitraan jika Jokowi mandiri with or without Maaruf. Dari puluhan Survey Monyet via sosial media yang viral di kedua pihak maka paslon Prabowo Sandi unggul rata-rata 56-59 persen. LSI perlu menyalip arus digital ini sekaligus merebut pasar survey.
Tetapi berkaca pada kasus-kasus di pilkada DKI, Jateng, dan Jabar ide ini tidak terlalu akurat Khalayak faham jika alasan dari drama empat bulan terakhir sampai malam penentuan balonwapres lalu itu, terjadi karena elektabilitas Jokowi di bawah 34%. Ia tersandera dengan wajib mencari sosok yang bisa mendongkrak nya.
Kondisi berbeda pada SBY periode 2 yang sangat pe-de menjaring balonwapresnya via konvensi partai segala.
2. Selanjutnya survey memberikan legitimasi empiris bagi geraan geser Maaruf Amin ke depan.
Boleh percaya atau enggak, tetapi Survey LSI ini mendahului niat dari maksud Kata penulis Gunter Grass, apa yang mesti diinginkan harus dikatakan di depan.

Selamat Datang Momentum Perubahan 2018 adalah tahun Demokrasi rakyat NTT Tahun dimana rakyat kembali diperhadapkan pada pilihan pilihan untuk menyeleksi pemimpin NTT 2018 mendatang

Selamat Datang 'Momentum Perubahan'
2018 adalah tahun Demokrasi rakyat NTT. Tahun dimana rakyat kembali diperhadapkan pada pilihan-pilihan untuk menyeleksi pemimpin NTT 2018 mendatang.
Pada tahun 2018 juga menjadi penentu perubahan dan perbaikan NTT dari 'Nanti Tuhan Tolong' menjadi 'Nusa Tanah Terjanji'. Jalan ini tentu dengan mendukung dan memilih pemimpin yang mempunyai gagasan dan visi, sesuai dengan potret sosial ekonomi NTT saat ini.
Harus kita bersepakat bahwa persoalan kemiskinan, human traficking dan segudang persoalan lainnya yang menyelimputi NTT adalah dampak dari stuktur pemberdayaan dan pembangunan ekonomi yang tidak terencana, sehingga NTT selalu menjadi provinsi yang Maju dan mandiri.
Fakta membuktikan bahwa daerah ini belum bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya di Nusantara yang sudah sangat maju diberbagai aspek pembangunan. Sehingga sampai hari ini NTT masih butuh bantuan dari pusat.
Ibarat pepatah mengatakan "Tikus mati di lumbung padi", pepatah ini mengoreksi keadaan NTT yang potensi sumberdayanya luar biasa tapi rakyat masih miskin, bahkan data statistik menunjukan angka kemiskinan NTT 22,19 % atau 1.150.080 jiwa dari 5,3 juta jiwa. NTT mendapat predikat termiskin ke tiga dari 34 provinsi.
Hal ini memantik kita untuk mulai berpikir tentang pemimpin yang tepat untuk mengatasi problem kemiskinan tersebut. Saat ini menuju momentum 2018, sudah ada beberapa nama bakal calon gubernur yang sedang meramaikan publik NTT, tapi cuman satu orang yang merupakan ekonom, seorang bankir sukses yakni Bapak Daniel Tagu Dedo.
Bapak Daniel Tagu Dedo adalah sosok yang memahami betul, soal pembangunan ekonomi NTT secara cepat dan tepat sasaran, berbasiskan semangat Ideologi Kerakyatan. Sehingga Tagline "Melangkah Lebih Cepat, Untuk NTT yang MAJU, MANDIRI dan BERMARTABAT" menjadi visi pembanguan NTT 2018-2023.
Dalam semangat kerakyataan Daniel Tagu Dedo dari kampung ke kampung, mengajak rakyat untuk berpikir dan berjuang bersama dalam membangun NTT. Untuk memulai langkah ini, Bapak Daniel Tagu Dedo melakukan petualang perubahan dari sudut barat pulau Flores, Labuan Bajo menjadi titik awal gerakan perubahan untuk NTT Kita.
Welcome To Flores; Bapak Daniel Tagu Dedo, tokoh perubahan yang akan membawah NTT, menuju masa depan yang cemerlang. Bersama Bapak Daniel Tagu Dedo, mari kita berjuang dan meraih mimpi-mimpi, Mari kita bangun kita kesadaran koletif dalam gerakan bersama untuk meraih momentum Perubahan ini.
#PowerOfChange
#PenaMarhaenis