Arkib 06/2019

Pada dasarnya aku pribadi males menanggapi isu2 poligami ustadz nganu

Pada dasarnya aku pribadi males menanggapi isu2 poligami ustadz nganu. Itu urusan pribadi beliau. Silahkan mau dipamer2kan, atau di-woro2kan juga monggo saja. Tak sedikitpun aku berkomentar mengingat ketidak-tahuanku jauh lebih luas dari pada pengetahuanku. Media pun mestinya tidak selalu memblow-up isu tak penting ini terus-menerus hanya demi rating.
Namun kali ini kupikir aku mesti sedikit meluruskan dalih beliau melakukan poligami di sebuah stasiun TV yang mengatakan bahwa Rasulullah pun tak bisa adil. Itu dikatakan sang ustadz berkali-kali, 'mensyarahi' maksud doa Kanjeng Nabi dengan mengatakan, "setiap Rasulullah akan menggilir istri2nya, Rasulullah berdoa ; Ya Allah, Engkaulah pemilik keadilan. Inilah hamba-Mu yang semampunya untuk berbuat adil."
Agaknya sang ustadz terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa dengan doa itu, berarti Kanjeng Nabi pun tidak bisa adil. Di sisi lain, apakah tak ada lagi kosa kata yang 'pantas' selain kata 'menggilir', setidaknya untuk menghormati kaum hawa. Bukankah sebaiknya berbaik sangka bahwa yang namanya berdoa, sudah sepantasnya seorang hamba bersikap rendah hati di hadapan Rabb-Nya.
Janganlah sampai sebuah 'dalil' berakhir menjadi 'dalih'. Agama ini sudah babak-belur oleh pemeluknya sendiri, sudah waktunya berbenah dan mulai bersih2 hati. Itu pun jika masih mengaku Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Hikmah siang memelihara anjing itu boleh TAPI

Hikmah siang: memelihara anjing itu boleh, TAPI .....
'
mantan mufti mesir, syekh ahmad abdul 'al haridi (w. 1984) berkata,
المقرر شرعا أن اقتناء الكلاب مباح شرعا فى حالة الضرورة، كاقتناء الكلاب للصيد أو الحراسة وما شاكلهما، أما اقتناء الكلاب فى غير حالات الضرورة فلا يجوز شرعا .
"menurut ketetapan syariat, bahwasanya memelihara anjing itu boleh dlm keadaan DARURAT. spt memelihara anjing utk berburu atau penjaga, n yg semacam keduanya. adapun memelihara anjing tdk dlm kondisi darurat, maka syariat TIDAK MEMBOLEHKAN." [fatawa al-azhar, 7/258, maktabah syamilah]
***
syekh muhammad shalih al-utsaimin berkata,
... ... هذه الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب فما عداها فإنه لا يجوز، وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه، أما لو كان هذا البيت في البر خاليا ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى الكلب لحراسه البيت ومن فيه، وحراسة أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث.
"... ... ini adlh 3 macam anjing yg rasulullah saw memberi rukhshah (keringanan) utk memeliharanya. adapun selain itu, maka hukumnya tdk boleh. dg demikian, maka rumah yg berada di tengah kota, tdk perlu memelihara anjing utk penjaga. karna memelihara anjing utk tujuan ini dlm kondisi yg spt ini adlh haram, tdk boleh. pahala pemiliknya berkurang tiap hari satu atau dua qirath. utk itu, mereka harus membuang anjing ini n jngn memeliharanya. tapi kalo rumahnya berada di suatu tmpt yg tdk ada orang di sktr nya, maka dia BOLEH memelihara anjing utk menjaga rmh n penghuninya. dan (dlm kondisi ini), penghuni rmh (manusia) itu lebih utama utk dijaga drpd menjaga hewan ternak n ladang."
[al-utsaimin, majmu’ fatawa wa rasa’il, 7/474, jawaban dari pertanyaan no. 204]
------
jadi, memelihara anjing itu boleh2 saja, dg catatans:
- utk berburu, menjaga tanaman/ ladang, binatang ternak, atau yg semacamnya.
- boleh memelihara utk menjaga rmh, jika rumahnya jauh dari keramaian, dmana dsitu tdk ada orang/rmh yg lain, atau rawan keamanannya.
- apabila boleh memelihara anjing utk menjaga ternak n tanaman, maka menjaga manusia lebih utama. jika kondisinya darurat/ diperlukan utk itu.
wallahu a'lam..
------
*ket. gambar: contoh anjing penjaga hewan ternak ?

Belajar dari kekalahan di pilkada DKI kini koalisi partai pendukung pemerintah menerapkan strategi baru untuk membendung kekuatan koalisi oposisi strategi yang disebut dengan istilah memecah ombak

Belajar dari kekalahan di pilkada DKI kini koalisi partai pendukung pemerintah menerapkan strategi baru untuk membendung kekuatan koalisi oposisi, strategi yang disebut dengan istilah memecah ombak.
Di Sumut ada Golkar dan Nasdem yang merapat ke koalisi Gerindra-PKS-PAN untuk mendukung Edi Rahmayadi, merapatnya kedua partai ini sedikitnya bisa meredam isu SARA yang selama ini selalu dihembuskan para koalisi partai opisisi.
Di Jabar ada Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi yang berpasangan. Dedi Mizwar yang sebelumnya ditinggal PKS kemudian dirangkul Dedi Mulyadi yang sadar bahwa kesan religius Dedi Mizwar merupakan gambaran masyarakat Jabar yang agamis. Melalui partai Golkar yang merupakan pendukung pemerintah dan Demokrat yang akhir akhir ini dekat dengan pemerintah kedua pasangan ini diharapkan mampu mengambil suara Jabar yang religius tanpa harus menyeret nyeret isu SARA dalam kampanyenya.
Setidaknya isu SARA yang akan dihembuskan koalisi partai oposisi di Jabar bisa diredam.
Sejatinya proses demokrasi semacam pilkada dan pilpres bukan semata memenangkan pasangan tertentu, tapi yang lebih penting adalah mengupayakan pendidikan pilitik yang sehat bagi rakyat, sehingga rakyat pemilih mampu menentukan pilihannya dengan cerdas tanpa adanya intimidasi, fitnah dan hoax. Rakyat memilih berdasarkan kualifikasi integritas, kredibilitas, program yang diusung, dan kinerja bukan semata mata hanya pertimbangan SARA, walaupun pertimbangan SARA dalam batas batas tertentu sangatlah wajar.
Jika seorang muslim tetap bersikukuh menjadikan agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih pemimpin harus diingat pula bahwa nilai nilai keIslaman seorang pemimpin tidak bisa hanya dilihat dari tampilan, baju yang dipakai, gaya bahasa atau dari partai mana dia diusung. Baju keagamaan menjadi percuma jika integritas, kredibilitas, dan kinerjanya loyo. Partai keagamaan dengan segudang jargon jargon sucinya menjadi kosong makna jika para elitenya hanya mengejar kekuasaan dan uang. Lantas apa yang diharapkan dari pemimpin yang hanya mengandalkan baju agama, sementara permasalahan negeri ini dia abaikan.
Keislaman seseorang tidak perlu diumbar umbar, apalagi dengan menuduh pihak lain anti Islam hanya untuk menjatuhkan lawan politiknya. Keislaman seseorang juga bukan dilihat dari apa pilihan politiknya, kita tidak perlu khawatir akan adanya stigma anti Islam hanya karena kita memiliki pilihan politik yang berbeda.

PEMILU KEDEPAN NANTI JANGAN SAMPAI ADA E VOTING NEGARA INI BELUM SIAP UNTUK ITU DAN LEBIH JAUH LAGI HAL SEPERTI ITU TIDAK SESUAI DENGAN PANCASILA DAN UUD 45

PEMILU KEDEPAN NANTI JANGAN SAMPAI ADA E-VOTING.. NEGARA INI BELUM SIAP UNTUK ITU DAN LEBIH JAUH LAGI HAL SEPERTI ITU TIDAK SESUAI DENGAN PANCASILA DAN UUD 45
KAMI MENOLAK RENCANA E-VOTING PADA PILLEG DAN PILPRES 2019..
Persiapan untuk pilpres 2019 sedang disusun oleh Mendagri dgn sistem E-voting..dan ini berpotensi penuh kecurangan..(contoh pada pemilihan langsung Pilgub DKI diputaran ke 2 kemarin lawan anies-sandi yaitu ahok-djarot tidak bisa berbuat curang)
Dahulu yang mereka mainkan adalah sistem Noken di Papua, dimana hak suara 300 orang dari sebuah suku bisa diwakilkan oleh kepala suku bersangkutan. Inilah kegoblokan KPU dimana sistem pemilihan model ini dianggap sah, padahal bertentangan dengan UU.
Berangkat dari sistem Noken, Jokowi dan PDIP jadi sangat diuntungkan. Kedepan sistem Noken ini tidak boleh dibiarkan, Lebih baik mereka tidak ikut mencoblos daripada merusak sistem pemilu yang telah diatur sedemikian rupa.
Melihat sistem pilgub DKI yg mulai rusak dan rubuhnya reputasi PDIP dan Jokowi, menjadi pertanda bahaya bagi mereka untuk melenggangkan kekuasaan Jokowi pada periode berikutnya.
Untuk itu, dipaksakanlah sistem pilpres E-voting pada tahun depan untuk mendulang suara melalui kecurangan demi kecurangan sistem IT yang telah mereka siapkan.
Jika sistem e-voting benar benar diterapkan maka sangat berbahaya bagi demokrasi kita, karena kita tidak bisa mendeteksi dan memproteksi pencurian suara melalu IT, lantaran SDM KPU dan tim sukses tidak secanggih warga etnis China yang ahli dibidang itu.
JIKA ADA WACANA ATAU RENCANA PEMILU DENGAN METODE E-VOTING .. MAKA KAMI MENOLAK RENCANA E-VOTING PADA PILEG & PILPRES MENDATANG! .. PEMILU HARUS JUJUR ADIL LANGSUNG UMUM BEBASDAN RAHASIA
https://m.detik.com/…/pro-kontra-e-voting-mendagri-keputusa…
Mari tolak wacana pileg dan pilres 2018 dan 2019 dgn sistem e-voting karena semua infrastuktur kita belum siap untuk mengarah ke sana.
Percayalah ini taktik pendukung penguasa yang disokong oleh komunitas IT mereka untuk melanggengkan kekuasaan jokowi yang mulai rapuh dan mulai runtuh.
Terlalu beresiko pemilihan dengan sistem E-voting tersebut, Soalnya rekap data dilaman website KPU saja mudah di bajak.
Dapat dipastikan tim ahli dan pakar IT termasuk sistem jaringan untuk e-voting PASTI DARI CHINA!
Ide untuk e-voting yang direncanakan dan akan diterapkan oleh penguasa sekarang adalah strategi licik untuk bisa berkuasa kembali setelah melihat sistem pemilihan langsung tidak dapat dirusak dengan cara curang.
ANDA BANTU MENJELASKAN INI KPD PUBLIK BERARTI ANDA TURUT SERTA MENGANTISIPASI KECURANGAN YANG AKAN DILAKUKAN PENGUASA
KALOPUN MAU MENGGANTI PRESIDEN MAKA GANTILAH PRESIDEN dengan sistem pemilihan langsung umum bebas dan rahasia, bukan dengan sistem e-voting yang sarat permainan dan kecurangan berbasis IT.

SALAH KPK Menangkap tikus tikus kantor di musim pilkada

SALAH KPK
Menangkap tikus-tikus kantor di musim pilkada
Musim ini mestinya tikus aman beraksi
KPK menangkap ada maunya, karena pesanan
Pegawai-pegawai dan kaum cukup terpelajar kecewa
KPK tak bisa lagi dipercaya..
KPK BENAR
Menangkap tikus-tikus kantor, bukan di musim pilkada
Kalau menangkap di musim ini pun boleh, asal bukan tokoh, jagoan kami
KPK BISA KENA JERAT
Pegawai kantor dan kaum cukup terpelajar baiklah melobi DPR, gunakan UU MD3 yang direvisi. 'tuk panggil paksa KPK. Tepuk tangan untuk DPR RI. Enyahlah KPK.
Postscript :
Ini prosa agak liris, ditulis sekenanya saja, di musim pilgub NTT yang tidak siap dengan kehadiran KPK. Banyak yang terkejut, makin liat dan keras tidak terima pahit realitas..
He, KPK, jangan kau tajamkan instingmu di musim pilkada! Ini NTT, Bung!

A PERSONAL STORY Pertengahan tahun 90 an saya aktif di sebuah LSM di Maumere

A PERSONAL STORY
Pertengahan tahun 90-an, saya aktif di sebuah LSM di Maumere. Di sini saya berinteraksi dengan aktivis dan tokoh LSM nasional. Berkat koneksi ini, saya ditawari beasiswa, belajar di L'Institute International des Droits de L'Homme di Strassbourg, Prancis..
Cerita berawal pada bulan Maret 1996, saat saya menghadiri pertemuan yang diselenggarakan UNDP di Sahid, Jakarta. Saya mewakili Forda Walhi NTT, dan memaparkan penelitian saya tentang dampak kebijakan hutan tutupan di Lodong/Runut, di timur Maumere. Saya semimbar dengan Tom Benal (tokoh suku Amungme) dan peneliti LIPI serta beberapa perwakilan dari negara Asia, di seminar yang dimoderasi seorang Guru Besar dari India--kalau tidak keliru ingat.
Seorang wanita cantik suku Batak menawarkan kalau saya mau ikut program beasiswa yang disponsori Frederich Neumann Stiftung. Saya iyakan, lalu diantar ke kantor INFID untuk bertemu Asmara Nababan--Sekjen Komnas HAM ketika itu.
"Bah, kukira Flores sudah tenggelam," kata Asmara setelah tahu saya dari Flores.
"Kenapa Flores tenggelam, Pak?"
"Iyalah! Si...turun dari pesawat, kalian tandu. Seolah dia tidak punya kaki".
Saya terkekeh. Tak mau kalah digertak orang Batak.
Hari berikutnya saya dipertemukan dengan direktur FNS, Vincent Graichan. Saya diwawancara dengan format diskusi. Topiknya politik dan HAM. Diskusi diawali dengan bahasa Indonesia beberapa menit, kemudian sekitar 10 menit dalam bahasa Inggris, dan selanjutnya berbahasa Prancis. Vincent kemudian menelpon sekertarisnya dan bilang saya eligible atau memenuhi syarat, dan agar diproses. Bahasa pengantar di institut HAM adalah Inggris, Prancis, Spanyol dan Arab.
Kembali ke Flores, saya berubah pikiran. Beberapa kali FNS kirim telegram, bahkan hingga setelah saya putuskan resign dari LSM tadi. Saya suka bicara dan diskusi politik, tapi tidak mau terlibat dalam aktivisme politik praktis. Naif? Mungkin. Menoleh ke belakang dan melihat diri sekarang, saya mensyukuri keputusan saya itu. Tiada jaminan aktivisme saya akan diwarnai kesadaran (meskipun paham kredo bahwa memperjuangkan perubahan harus terlibat di dalam, dari dalam. Berarti perlu pangggung, harus ada kursi)
Awal tahun 2000 beberapa petinggi partai berbeda, menawarkan saya untuk bergabung dengan mereka.. Saya menolak dengan alasan saya tidak punya bakat politik. Walau saya suka omong politik.
Saya bisa melayani masyarakat tanpa mesti jadi politisi. Biarlah kursi politik diperuntukan bagi mereka yang sungguh berbakat.
Saya