Arkib 11/2019

TIDAK ADA LOBI PIHAK JOKOWI DENGAN GERINDRA DEMOKRAT

TIDAK ADA LOBI PIHAK JOKOWI DENGAN GERINDRA / DEMOKRAT
Seperti yang kita ketahui bahwa Gerindra dan PKS tidak memiliki prestasi berarti di pemerintahan Presiden Jokowi kecuali mencela dan menghambat jalannya program pemerintahan.
Pak Jokowi bukanlah seorang yang haus kekuasaan dan bukanlah orang yang hanya demi jabatan RI 1 kemudian beliau akan mudah dikelabui untuk menerima calon dari oposisi untuk menjadi wakil beliau.
Trilyunan rupiah lenyap dikorupsi dan ratusan proyek mangkrak pada 10 tahun era SBY. Inilah yang ingin dikejar dan menjadi alasan Pak Jokowi ingin kembali menjadi RI 1 agar beliau diberikan kesempatan untuk terus membangun dan memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia secara maximal selama 10 tahun atau 2 periode.
Penyerahan nama CaPres dan CaWaPres untuk Pemilu 2019 sudah semakin dekat namun masih belum ada tanda tanda Pak Jokowi akan mengambil kader Gerindra / PKS / Demokrat untuk menjadi calon WaPresnya, sehingga pembentukan Poros Tengah sepertinya akan dilakukan oleh Demokrat dengan pihak PKS.
Babo, seorang simpatisan PKS yang juga alumni 212 yang secara langsung “menyerang” mantan Gubernur Ahok dengan aksi demo angka togelnya, kini memuji muji kinerja Pak Jokowi dengan tujuan menarik dan merangkul pendukung Pak Jokowi sebanyak banyaknya, kemudian melakukan penggiring opini untuk masuk perangkap.
Kita sudah mendapatkan klarifikasi dari Kantor Staf Presiden RI bahwa sampai hari ini tidak ada lobi internal antara Presiden Jokowi dengan pihak Gerindra maupun dengan Demokrat.
Jadi, apa yang disampaikan oleh Babo beberapa hari lalu bahwa adanya bocoran mengenai lobi intensif dengan dua calon yaitu PS dan AHY sebagai pendamping Presiden Jokowi hanyalah kebohongan layaknya sebuah fiksi khayalan Babo.
Saya yakin bahwa saya bukanlah satu satunya pendukung Pak Jokowi yang tidak setuju PS / AHY dipasangkan dengan Pak Jokowi walaupun diberikan jaminan Kemenangan pada Pemilu 2019.
Seperti yang saya katakan di ts saya sebelumnya bahwa: Bila Pak Jokowi dilengserkan maka wakil beliau akan naik jadi RI 1. Bila Pak Jokowi bisa bertahan hingga 2024 maka wakilnya akan jadi CaPres periode berikutnya dengan menjual nama Jokowi dan hasil kinerja beliau.
Mari bersama sama rapatkan barisan untuk tetap pada pilihan kita Pak Jokowi sebagai RI 1 dengan WaPres bukan dari Gerindra / PKS / atau Demokrat.
Saya lebih cenderung dari kalangan Non ParPol.
Sejahtera dan sehat selalu.
Raymond Liauw
.

KAMI ADA UNTUK INDONESIA Palestina kita bela Afghanistan kita bela Irak kita bela Iran kita bela Bosnia kita bela Tunisia kita bela Libya kita bela Mesir kita bela Yaman kita bela Suriah kita bela Rohingya kita bela Akan tetapi untuk mujahidin abal abal I

KAMI ADA UNTUK INDONESIA
Palestina kita bela ! Afghanistan kita bela ! Irak kita bela ! Iran kita bela ! Bosnia kita bela !Tunisia kita bela ! Libya kita bela ! Mesir kita bela ! Yaman kita bela ! Suriah kita bela ! Rohingya kita bela !...
Akan tetapi untuk mujahidin abal-abal Indonesia yang hanya menjadikan isue perang Palestina, Afghanistan, Irak, Iran, Bosnia, Tunisia, Libya, Mesir, Yaman, Suriah, Rohingya dll. hanya untuk mengeraskan sentimen beda agama, beda suku, ras dan golongan semata demi untuk kepentingan meraih kekuasaan semata dengan cara mengkoyak-koyak persatuan dan kesatuan Indonesia, maka mereka wajib alias fardhu ain untuk HARIMAU JOKOWI terkam !...
Indonesia negeri tumpah darah kita untuk semua, dan semua untuk Indonesia ! Siapapun yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia dan ingin mengganti Pancasila dengan pikiran-pikiran radikal mereka yang bersumber dari keinginan untuk mendirikan Daulah Khilafah Islamiah, apalagi bila hanya untuk memuaskan nafsu berkuasanya, maka jangan beri sejengkalpun tempat di negeri ini untuknya ! Rawe-rawe rantas malang-malang putung ! Kita jaga bersama NKRI tercinta dari broker-broker politik berjubah agama !...(SHE).
Jakarta, 4 Juli 2018.
Ketua Umum DPP HARIMAU JOKOWI
Saiful Huda Ems (SHE).
See Translation

ETIKA BERPOLITIK Ir KPH Bagas Pujilaksono WIDYAKANIGARA M Sc Lic Eng

ETIKA BERPOLITIK
Ir. KPH. Bagas Pujilaksono WIDYAKANIGARA, M.Sc., Lic.Eng., Ph.D.
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jargon politik "2019 Ganti Presiden" itu sekilas tampak syah-syah saja di negara demokrasi. Tetapi jika dipikirkan lebih mendalam, maka akan sangat menciderai nilai demokrasi itu sendiri. Dan ini bukan sekedar himbaun moral, namun jelas ada motivasi politik. Bukannya ini langkah mencuri garis start kampanye? Pemilu saja belum, koq muncul jargon-jargon politik "2019 Ganti Presiden".
Apalagi fakta survai tidak menunjukkan ke arah itu lalu argumen rasionalnya apa yang dijadikan dasar? Merongrong Pemerintah? Pemerintah yang terpilih secara demokratis adalah representasi Negara. Jadi menghujat Pemerintah sama saja menghujat Negara. Apalagi muncul kata-kata: "Bapak Jokowi, sadarlah, rakyat ingin presiden baru". Rakyat yang mana?
Hasil survai tingkat kepuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi diatas 60%. Apa bisa seenaknya mengatas-namakan rakyat untuk tujuan politik dari kelompok tertentu? Ini generalisir salah kaprah. Sungguh memalukan. Seorang politikus mustinya menjaga etika dan moral dalam perilaku politiknya. Lebih baik, energinya disalurkan untuk menyusun program yang bermutu dan bermanfaat bagi rakyat, untuk diadu di Pilpres 2019. Mau milih pak Jokowi silakan, mau milih pak Prabowo ya silakan. Bebas, ini pilihan politik seseorang. Jadi tidak perlu ada upaya-upaya yang sifatnya provokatif dan menyebar fitnah hanya untuk membunuh karakter seseorang. Mari kita berdemokrasi yang sehat, jantan dan bertanggung jawab.
Siapapun yang menang di pilpres 2019, harus kita hormati dan kita akui sebagai kemenangan bersama dalam membangun bangsa. Manuver-manuver politik para elit politik saat ini sudah kebablasan dan berkualitas comberan, demokrasi bar-bar alias tanpa fatsun politik. Agama yang seharusnya dijadikan rujukan moral dan etika, malah dijadikan instrumen politik untuk mencari kebenaran dalam menghalalkan caranya, yang dalam banyak hal sangat amoral.
Yang tergambar di otak saya setelah baca jargon politik "2019 Ganti Presiden" adalah manuver politik segerombolan orang yang birahi politiknya luar biasa besar, ingin segera berkuasa, sehinga menghalalkan segala macam cara. Akibatnya, tidak bisa melihat fakta dan tidak mampu menerima fakta politik secara legowo. Sekali lagi, Pemerintah hasil pemilu yang demokratis adalah representasi Negara. Tidak selayaknya dirongrong seperti itu... nauzubillah minzallig....

TABAYUN Saya uraikan buat mereka yang gemar sekali menyebar berita tanpa cross check memeriksa dulu kebenarannya

TABAYUN
Saya uraikan buat mereka yang gemar sekali menyebar berita tanpa cross check/ memeriksa dulu kebenarannya:
Al Hujuraat 49:6.
Hai orang-orang yang beriman,
1. jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka
2. periksalah dengan teliti
3. agar kamu tidak menimpakan suatu musibah
4. kepada suatu kaum
5. tanpa mengetahui keadaannya yang
6. menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Pada jaman sekarang, di mana para jurnalispun tidak segan-segan memelintir berita untuk menaikkan rating, saya anjurkan untuk menganggap SEMUA berita itu dibawakan oleh orang fasik seperti disebut dalam surat ini.
Sebagai contoh, Ahok dipenjara itu akibat berita yang dipelintir oleh politisi berkedok ulama, tapi langsung dipercaya ummat tanpa tabayun.
Seluruh ummat Islam yang percaya bahwa Ahok menista agama itu dapat dipastikan tidak pernah menyimak video aslinya pidato Ahok di Kep. Seribu mengenai Program Pemerintah DKI. Yaitu pemaparan rencana Budi Daya Ikan Kerapu untuk menaikkan kesejahteraan rakyat di Kep. Seribu yang berdurasi k.l. 48 menit.
Kalaupun ada, mereka cuma menonton potongan video yang sengaja dipotong, diedit, direkayasa dan dipelintir oleh Buni Yani untuk memfitnah Ahok!
Gonjang-ganjing gaji para anggota BPIP itu juga akibat berita pelintiran yang ditelan mentah-mentah tanpa tabayun!
Pamulang, 1 Juni 2018.
Iwan H. Suriadikusumah

RANTAI DURI PENGHALANG Bukan sadar tinggal jasad yang pulang Entah mengapa saya sudah dua kali pakai kata rantai berduri di post saya

RANTAI DURI PENGHALANG
Bukan sadar, tinggal jasad yang pulang
Entah mengapa saya sudah dua kali pakai kata rantai berduri di post saya. Kali ini saya ingin menggunakannya untuk menggambarkan bagaimana hasil kerja Densus 88 yang digelontori anggaran 1.9 T itu kontra produktif dengan misi penciptaan kedamaian yang seharusnya diembannya.
Di tengah sibuknya organisasi2 masyarakat yang bergerak untuk mewujudkan kedamaian dan ketenangan hidup bernegara dan beragama; di tengah repotnya masyarakat memperbaiki jalinan antar mereka yang sempat rekah; di tengah keraguan masyarakat terhadap profesionalisme POLRI dalam mengungkap rentetan kriminal pada pemuka agama dan umatnya; lha kok Densus ini pulangkan terduga teroris dalam keadaan tak bernyawa?! kok mengulang kasus Siyono?!
Kasus ini tentu amat mencederai dan membuat legitimasi masyarakat terhadap penegakan hukum makin terpuruk. Anda merasakan apa yang saya rasakan?
Saya pernah sangat apresiasi dan kagum bagaimana Polri berhasil melakukan penyadaran terhadap para pelaku dan calon pelaku terorisme. Kemarin kawan wartawan yang pernah berhari-hari ngikuti proses itu menceritakan bagaimana Tito (saat itu masih Kombes) mampu berdebat panjang soal agama dengan terduga teroris yang diakhiri tangisan tobat si terduga. Dibantu para ahli agama dari perguruan tinggi, proses pertobatan berhasil. Bukti-bukti keberhasilan metode ini antara lain kelompok yang terdiri dari keluarga dan rekan terhukum mati teroris bisa disadarkan dan sekarang membentuk sebuah gerakan penyadaran yang berpusat di Jawa Timur. Kenapa tidak ini yang dilakukan sekarang? Kok malah pulang tinggal jasad? Ada apa?
***
Kepada para aktivis perdamaian dan kemanusiaan, jangan patah arang. Meskipun beban menciptakan kedamaian malah terganggu kasus kematian terduga teroris yang berbuntut apatisme masyarakat, perjuangan teman-teman harus terus dilakukan. Kekerasan dan kedzaliman harus 'dilawan' dengan kewarasan.
Teknik melawan kekerasan dengan cara yang keras sudah terbukti hanya akan makin memperkeras, bukan memperlembut. Hakekat azalinya, setiap manusia tidak mau direndahkan dan disalahkan. Maka bahasa-bahasa nyinyir nan menghina selamanya tidak akan efektif untuk menyadarkan.
Masyarakat yang pada dasarnya ingin hidup damai sesungguhnya memiliki landasan kultural yang amat sangat memadai untuk menjaga kedamaian itu. Setiap sub-kultur di Indonesia ini, dari Papua sampai Sumatera, memiliki ajaran kedamaian yang telah ada ribuan tahun. Akan tetapi kadang lupa karena mata tertutup kepentingan dangkal semata. Nah, kewajiban kita untuk mengingatkan yang lupa.
Untuk itu kita tidak bisa sporadis. Semua harus bekerjasama meski kita banyak beda: suku, budaya, agama. Berbeda dan bekerjasama? Bisa!

PARTAI GAIB Banyak yang posting tentang kekhawatiran kembali hidupnya anasir ORBA khususnya kekuatan cendana setelah melihat daftar 14 partai yang lolos

PARTAI GAIB
Banyak yang posting tentang kekhawatiran kembali hidupnya anasir ORBA, khususnya kekuatan cendana setelah melihat daftar 14 partai yang lolos. Menurut mereka ada yang aneh.
Saya kira postingan teman2 tersebut amat wajar. Ada partai baru yang tidak banyak diberitakan proses lahirnya, verifikasinya dan aktivitasnya namun tiba-tiba masuk dalam daftar peserta pemilu. Dan banyak yang memandang ini tumbuh dari akar cendana. Apa saya yang kuper, atau memang partai-partai ini jenis gaib yang muncul dari dalam tanah secara ajaib.
Secara pribadi saya tak yakin mereka akan menang, tapi tetap tidak bisa dinafikan bahwa mereka ini bukti bahwa hawa gaib orba masih eksis. Yang tampak ini tidak terlalu mengerikan sepertinya. Yang ngeri justru yang tak tampak, bersembunyi di balik bayang, tapi mengendalikan banyak hal.
Terkait hal itu, sesungguhnya yang benar-benar gaib bukanlah partai aneh tersebut, tapi kuasa-kuasa bilyuner yang memainkan bidak. Terserah, saya dibilang konspirasis ya biarlah. Namun saya tetap yakin adanya kekuatan itu, sebagaimana yakinnya Pak Amin, Pak Din dan Buya Maarif terhadap adanya kekuatan siluman yang menggerakkan para penganiayaan pemuka agama, dari Jawa Barat hingga Lamongan kemarin itu.
Mari berlindung kepada Allah

MASA DEPAN AHOK Hari ini dia berharijadi yang ke 52 Tanpa memperhitungkan remisi dan dengan mengacu pada ketentuan telah menjalani 2 3 masa hukuman dia akan bebas pada akhir Oktober 2018

MASA DEPAN AHOK
Hari ini dia berharijadi yang ke-52. Tanpa memperhitungkan remisi dan dengan mengacu pada ketentuan telah menjalani 2/3 masa hukuman, dia akan bebas pada akhir Oktober 2018.
Apa panggung Ahok setelah itu?
Sebagian dari kita berharap Ahok menduduki jabatan menteri di kabinet Jokowi masa bakti 2019-2024. Sebagian lagi nekad membayangkan Ahok dipinang Jokowi ke dalam paket Pres-Wapres.
Ahok sendiri rileks mengimajinasikan dirinya jadi host sebuah acara televisi. "Ahok Show", katanya dengan tawa meriah. Kita semua terbahak.
Para politikus di sekelilingnya tak percaya Ahok meninggalkan dunia politik. Nusron Wahid bahkan berani bertaruh Ahok bakal kembali ke gelanggang. "Politik itu sudah ada dalam darah Ahok," ucap Nusron dengan paras serius.
Mana yang betul?
Ahok.
Ya, saya kira Ahok berkata jujur ketika membayangkan "Ahok Show". Apa pasal?
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
"Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:.........
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Ancaman hukuman dalam pasal yang dikenakan kepada tindak kriminal Ahok bermasa 5 (lima) tahun lebih.
Ketentuan serupa juga berlaku dalam syarat pencalonan presiden/wakil presiden.
Kecuali Ahok kembali mengajukan PK dan menang atasnya, masa depan politik Ahok sudah habis.
Dia betul-betul bakal kembali menjadi orang biasa. Dunia entertainment memang pas. Jumlah fans Ahok paling banyak saat ini, melebihi artis atau tokoh mana pun. Semua stasiun televisi bakal berebut. Sedari pagi sponsor ngantri di depan rumah.
Lupakan harapan melihat Ahok di kabinet Jokowi mendatang, apalagi membayangkan dia jadi wapres atau capres. Ahok sudah selesai.
Oktober? Tak lama lagi. Saya akan menyapamu di gerbang Mako Brimob.

Bagaimana hukum menjaga dan melindungi gereja dari teror atau perusakan

Bagaimana hukum menjaga dan melindungi gereja dari teror atau perusakan?
Status FB Mas Sewu Pengalem Humeid yang saat ini sedang menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, Cairo, ini penting.
Bagi penulis, merespons status tersebut, menjaga dan melindungi tempat-tempat ibadah adalah wajib (minimal Fardlu Kifayah), sama wajibnya dengan menjaga dan melindungi tanah-air (al-Wathan). Karena tempat ibadah adalah simbol tanah air. Rusaknya tempat ibadah adalah tanda kehancuran tanah air. (Dulu, ini juga menjadi alasan bagi dikeluarkannya Resolusi Jihad NU.)
Kitab "Himayatul Kana'is fil Islam" ("Menjaga Gereja-gereja di dalam Islam") terbitan Kementerian Wakaf Mesir ini sepertinya menarik jika dikaji selama bulan suci Ramadlan -- sayangnya tidak disebar gratis di internet.
------------
"Abad 2 H, gubernur Mesir bikin geger dengan merobohkan gereja-gereja tua yg bertengger gagah di Mesir yang padahal saat para sahabat masuk Mesir sejak tahun 20 H satu senti pun tembok gereja tidak digores sedikitpun. Imam Laits ibn Saad (pendiri mazhab Laitsiyah, teman Imam Malik ibn Anas yg kata Imam Syafi'i lebih faqih dari pada Imam Malik) murka. Gara-gara murka sang imam, Harun Rasyid mencopot gubernur tersebut dan menggantinya dengan gubernur baru. PR pertama setelah ia menjabat adalah membangun kembali gereja-gereja yg dihancurkan oleh gubernur sebelumnya, mengikuti instruksi fatwa Imam Laits.
Teroris berkedok agama itu akibat keterbelakangan akal dalam beragama. Beragama tidak hanya butuh dogma, tapi juga akal sehat. Turut berduka kepada para saudara yang menjadi korban sifat kehewanan manusia di rumah ibadah."

Prediksi pasangan cabup Cawabup yg akan mengikuti kontestasi Pilkada Lumajang Jatim pd thn 2018 paling banyak akn diikuti oleh 3 paslon

Prediksi pasangan cabup-Cawabup yg akan mengikuti kontestasi Pilkada Lumajang Jatim pd thn 2018 paling banyak akn diikuti oleh 3 paslon. H. Rofiq-Nurul Huda yg diusung oleh gabungan partai PPP, Partai Demokrat, Golkar dan Nasdem, KH. As’at-H. Thoriq Al-katiri diprediksi akn didukung oleh partai pemenang di Kab. Lumajang, yakni PDI-P, PAN dan H. Thoriqul Haq-Hj.Indah Masdar, diusung gabungan partai PKB dan Gerindra. Meskipun diusung dr partai berbeda, namun ketiga tokoh Calon Bupatinya (H. Rofiq, H. As’at dan H. Thoriqul Haq) adlh mempunyai kesamaan latar belakang ideologis, ketiganya sama2 kader NU. Artinya tdk bs dipungkiri basis pendukung dg latar belakang NU akn terpecah pd 3 calon diatas.
Meskipun kesamaan kultur tdk bs dijadikan patokan utk memprediksi kecendrungan elektabilitas calon, namun tdk menutup kemungkinan kesamaan kultur akan mempermudah komunikasi politik pd basis massa. Disinilah pentingnya masing-masing calon menyadari kekuatan basisnya.
Selain itu, krn kesamaan kultur dr ketiga calon,mk suara wakil sangat menentukan utk kemenangan elektoral. Maka sangatlah ceroboh bl beranggapan pasangan wakil tdk berpengaruh utk kemenangan di kosntetasi perebutan kursi Panas Kab. Lumajang

Penolakan Deklarasi 2019GantiPresiden di Berbagai Daerah Berlanjut

Penolakan Deklarasi #2019GantiPresiden di Berbagai Daerah Berlanjut
August 31, 2018 BERITA JATIM – Penolakan terhadap deklarasi gerakan #2019GantiPresiden terus belanjut di sejumlah daerah. Yang terbaru, rencana deklarasi di Banyuwangi pun telah mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Masyarakat mulai sadar dan cerdas bahwa gerakan ini bukan gerakan politik tapi gerakan yang di dompleng oleh kelompok Khilafah yang ingin ganti Indonesia menjadi negara khilafah ala mereka.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah, Banyuwangi, Rofik meminta pendukung calon tidak melakukan aksi provokatif yang akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Menurutnya, gerakan yang ada di pusat hendaknya tidak dibawa ke daerah.
“Perbedaan pandangan tidak perlu dibesar-besarkan. Jika memang mau berpendapat silahkan, asal tidak melanggar hukum dan melakukan provokasi. Nanti akan timbul intrik dan gesekan di masyarakat dan itu juga akan berimbas dengan pembangunan suatu daerah,” ujarnya kepada detikcom, Kamis (30/8).
Tak hanya di Banyuwangi, penolakan terhadap tagar yang digagas oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tersebut juga sempat terjadi di Surabaya dan Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman sempat dihadang di bandara Pekanbaru, Riau. Sebelumnya, Neno juga pernah ditolak di bandara Batam.
Pada Sabtu malam, 28 Juli 2018, sejumlah warga menolak kedatangan Neno Warisman di Bandara Hang Nadim, Batam. Mereka membawa spanduk terkait rencana Neno datang ke Batam untuk menghadiri tablig akbar dan deklarasi #2019GantiPresiden.
Selain Neno, musisi Ahmad Dhani pun mengalami hal serupa di kampung halamannya sendiri, Surabaya, Jawa Timur. Dhani dikepung oleh massa anti #2019GantiPresiden. (SFA)
http://www.salafynews.com/penolakan-deklarasi-2019gantipres…